DPW ABI DKI Serahkan Laporan Hasil Penilaian IKO 2025 ke DPP, Siap Jadi Pelopor IKO 2026

Jakarta, 14 Januari 2026 — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ahlulbait Indonesia (ABI) DKI Jakarta menyerahkan laporan hasil penilaian Indeks Kinerja Organisasi (IKO) 2025 kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABI. Penyerahan laporan berlangsung di Kantor DPP ABI, Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026), sebagai bagian dari proses evaluasi dan pembelajaran organisasi.

Laporan tersebut dilengkapi dengan draf hasil penilaian IKO 2025 yang digunakan sebagai bahan evaluasi internal. Dokumen yang diserahkan mencakup profil organisasi, aspek legalitas, serta dokumentasi pelaksanaan program DPW ABI DKI Jakarta. Penyusunan laporan dilakukan dengan mengacu pada sistem dan struktur organisasi ABI, serta melibatkan koordinasi dengan Dewan Syura, DPP, DPD, dan Liaison Office (LO).

Ketua Umum DPW ABI DKI Jakarta, Sayyid Anis Muhamad, menjelaskan bahwa laporan dan draf hasil penilaian IKO 2025 memiliki arti strategis, tidak hanya bagi ABI DKI, tetapi juga bagi struktur ABI secara nasional.

Menurutnya, tim penilai menyampaikan bahwa laporan resmi hasil penilaian IKO 2025 terhadap empat organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memenuhi kriteria, termasuk ABI, akan diumumkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

“Hasil penilaian menunjukkan capaian yang baik pada aspek persepsi dan partisipasi. Sementara itu, aspek akseptabilitas masih memiliki ruang untuk dioptimalkan,” ujar Sayyid Anis.

Ia menegaskan bahwa temuan tersebut bukan merupakan indikasi negatif, melainkan peluang perbaikan. Tim penilai, kata dia, merekomendasikan penguatan strategi kebijakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, serta peningkatan komunikasi dalam sosialisasi program dan hasil pelaksanaannya.

“Di titik ini, peran Media dan Humas ABI menjadi sangat krusial,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP ABI, Ustadz Zahir Yahya, menyampaikan apresiasi atas penyerahan laporan persiapan IKO 2025 beserta draf hasil penilaian dari DPW ABI DKI Jakarta. Ia menilai dokumen tersebut sebagai bahan evaluasi penting bagi organisasi.

Baca juga : Muslimah ABI Kota Bandung Gelar Training Ushuluddin Tematik: Memperdalam Ma’rifatullah dan Keadilan Ilahi

“Draf hasil penilaian IKO 2025 ini sangat berharga, tidak hanya bagi DPW ABI DKI Jakarta, tetapi juga bagi seluruh struktur kepengurusan ABI, dari pusat hingga daerah, untuk memahami proses dan metodologi penilaian IKO,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa ABI DKI Jakarta termasuk dalam empat dari enam ormas di DKI Jakarta, serta 30 ormas secara nasional, yang berhasil mengikuti penilaian IKO 2025 melalui mekanisme self-assessment dan penilaian langsung oleh tim penilai, dengan predikat baik hingga sangat baik.

Ustadz Zahir menilai capaian tersebut layak diapresiasi dan dijadikan pijakan untuk memperkuat tata kelola organisasi ke depan.

“Kami mengapresiasi sistem penilaian dan metodologi IKO 2025. Ini menjadi pengalaman berharga bagi ABI untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan pengelolaan organisasi serta pelaksanaan program yang berdampak positif bagi komunitas dan masyarakat luas,” katanya.

Ia juga menyampaikan informasi bahwa hasil penilaian IKO 2025 terhadap ormas di DKI Jakarta, termasuk ABI DKI, telah dipresentasikan kepada Gubernur DKI Jakarta.

“Harapannya, ABI DKI dapat menjadi salah satu yang terbaik dan berperan sebagai pelopor dalam IKO 2026. Struktur ABI di daerah lain juga memiliki peluang besar untuk terlibat pada pelaksanaan IKO di tahun-tahun mendatang,” tambahnya.

Penilaian terhadap indikator Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA) dipandang sebagai instrumen penting untuk mengukur sejauh mana keberadaan dan peran ormas diterima serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam konteks tersebut, ABI DKI menjadikan hasil evaluasi IKO 2025 sebagai dasar refleksi untuk memperkuat orientasi program dan strategi komunikasi organisasi.

Sebagai informasi, pelaksanaan IKO 2025 merupakan tahap awal atau pilot project. Ke depan, program ini direncanakan menjadi agenda rutin pemerintah dengan sistem penilaian dan metodologi yang lebih terstandarisasi.

ABI DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi salah satu pelopor dalam pelaksanaan IKO 2026, sekaligus berkontribusi mendorong penguatan manajemen, tata kelola, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. [HMP/DKI]

Baca juga : Muslimah ABI Kota Semarang Temui DP3A, Bahas Isu Perempuan dan Anak