Thursday , November 14 2019
Breaking News
Kondisi Pekerja Perempuan Di Industri Media

Kondisi Pekerja Perempuan Di Industri Media

“Jumlah wartawan kita diperkirakan ada 14.000. Dari jumlah itu hanya 10 persennya perempuan, dan dari 10 persen itu hanya sekitar 6 persen yang menempati posisi sebagai redaktur, atau pengambil kebijakan di newsroom. Karena itu tidak perlu heran bila di media kita yang muncul sangat mungkin tidak adil bagi perempuan,” kata Ahmad Nurhasyim, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.

Hal itu juga yang kemudian mendorong AJI, Institute Francais Indonesia (IFI) dan beberapa lembaga lain mengadakan seminar membahas kondisi pekerja perempuan di industri media.

Auditorium Institute Francais Indonesia (IFI) JakartaBerlangsung di auditorium IFI Jakarta, seminar menghadirkan beberapa pembicara. Di antaranya, wartawan foto perempuan dari KompasReuters, mantan wartawan Metro TV (Luviana) dan narasumber lainnya.

“Salah satu alasan saya diterima menjadi fotografer di Kompas karena hal-hal tertentu yang tidak dapat diakses laki-laki,” kata Lasti Kurnia, fotografer Kompas dalam seminar itu. Ia mencontohkan misalnya dalam hal liputan terkait perempuan dalam momen tertentu. Lasti juga menuturkan bahwa dirinya adalah satu-satunya fotografer perempuan di tempatnya bekerja.

Sementara itu, Luviana yang sempat di-PHK lantaran ingin membentuk serikat buruh menyampaikan pemetaan perempuan dalam media di forum itu. “Dalam hal kemajuan, banyak sosial media menjadikan ruang publik makin terbuka dan menjadi ruang alternatif. Tumbuh media komunitas. Banyak media mulai memunculkan isu perempuan, dan lain-lain,” kata Luviana yang kini menjadi kontributor KBR 68 H sekaligus anggota AJI Jakarta.

“Dalam hal kemunduran, media didominasi perbincangan mainstream seperti isu KPK, Jokowi. Serikat kerja sulit dibangun, jam kerja tinggi, minim ruang untuk menyusui. Masih adanya stereotip cantik atau tidak cantik….,” tutur Luviana.

Dalam seminar Selasa (21/4) itu, ia juga mengungkapkan adanya dua regulator media yaitu Pemerintah dan KPI, yang membuat media kurang terjaga independensinya. “Harusnya cukup KPI saja,” tegas Luviana. (Malik/Yudhi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top