Tuesday , October 22 2019
Breaking News
Masih Soal SE Walkot Bogor

Masih Soal SE Walkot Bogor

Beberapa pekan lalu kita menyaksikan suatu penjugkirbalikan logika di negeri tercinta ini. Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan bagi umat Islam Syiah untuk menyelenggarakan peringatan 10 Muharam atau Asyura. Alasannya adalah menjaga ketertiban dan keamanan. 

Alasan Pak Wali Kota Bogor sama dengan alasan orang yang tak mau mendidik anaknya hanya karena pernah didapatinya sejumlah pelajar atau mahasiswa meninggalkan rumah orangtuanya atau bahkan durhaka kepada mereka. Atau alasan orangtua melarang anaknya belajar baca tulis karena banyaknya bacaan porno. Atau mungkin bahkan seperti alasan orang yang membutakan matanya agar tidak melihat maksiat di dunia.

Semua alasan di atas sama-sama berpijak pada kesalahan logika yang fatal: pemahaman sebab-akibat yang rancu. Mari kita telusuri lebih jauh.

Kebebasan dan toleransi yang merupakan nilai kebaikan oleh Pak Wali Kota dijadikan sebagai sebab munculnya ketidakamanan dan kericuhan, padahal sebab yang sebenarnya dari ketidakamanan dan kericuhan justru tidak lain adalah sikap intoleran dan ekstremis yang sedang dia pupuk melalui surat edaran itu. 

Lebih dari itu, kita dapat melihat bahwa kebebasan dan toleransi justru dapat memperkuat keamanan, ketertiban dan perdamaian dalam suatu masyarakat. Kebebasan dan toleransi itu mendukung keamanan dan ketertiban, sementara intoleransi dan ekstremisme itulah yang menghancurkan segalanya.

Kebebasan dan toleransi tidak mungkin menimbulkan apa yang disebut sebagai kericuhan dan kekacauan kecuali apabila ada elemen-elemen intoleran dan ekstremis yang dibiarkan memaksakan kehendak dan berbuat semena-mena, persis sebagaimana pendidikan tidak menimbulkan kedurhakaan anak kepada orangtua kecuali jika guru-guru mengajarkan sikap durhaka dan kemampuan baca tulis tidak mendongkrak popularitas bacaan porno kecuali jika yang tersedia hanya karya-karya picisan tersebut atau berkembang sikap permisif pada pornografi.

Jadi, jika Pak Wali Kota atau Pak Presiden atau pejabat pemerintah yang mana saja ingin menjaga ketertiban dan keamanan, maka mereka wajib meningkatkan perlawanan atas elemen-elemen intoleran dan ekstremis di dalam suatu masyarakat. Mereka, bersama-sama dengan berbagai lapisan masyarakat lain, wajib mengekang laju ekstrimisme tersebut dengan menghidupkan toleransi dan menjaga keberagaman. Pada akhirnya, kita sebagai bangsa harus siap membayar ongkos melawan intoleransi dan ekstremisme ini dan bukan mengkhawatirkannya sedemikian sehingga kita justru membiarkannya tumbuh berkembang kemana-mana. 

Toleransi adalah buah pendidikan yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, sementara intoleransi adalah penyakit yang bila tidak dilawan akan menular dan menjalar dengan cepat. Marilah kita pandai-pandai merawat toleransi yang telah lama menjadi karakter bangsa ini dengan cara melawan intoleransi yang mulai menyerang, betapapun mahal ongkos yang mungkin harus kita bayar. Sikap sebaliknya, sebagaimana yang dicontohkan Walkot Bogor, yakni mentolerir bahkan melegitimasi intoleransi kaum ekstremis dengan surat edaran, adalah lonceng kematian toleransi di tengah bangsa ini. Keputusan itu berbahaya, bukan saja bagi warga Bogor atau minoritas Syiah, tapi juga bagi kelangsungan bangsa dan negara tercinta ini.(Musa/Yudhi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top