Israel Izinkan Barang-barang Komersial Masuk Gaza, Bantuan Kemanusiaan Dibatasi

Ahlulbait Indonesia, 3 Januari 2026 — Otoritas Israel mengizinkan pedagang komersial membawa sejumlah barang ke Jalur Gaza yang pada saat bersamaan dilarang disalurkan oleh organisasi kemanusiaan. Kebijakan ini membuka ruang keuntungan bagi perusahaan Israel dan pihak lain di tengah krisis kemanusiaan akut di wilayah pesisir tersebut.

Laporan The Guardian pada Jumat (2/1/2026) menyebutkan otoritas Israel membatasi kelompok bantuan dalam memasok barang yang diklasifikasikan Tel Aviv sebagai berstatus “dual-use” atau ganda fungsi, dengan alasan berpotensi dimanfaatkan kelompok perlawanan Palestina untuk kepentingan militer.

Pembatasan ini berlangsung di tengah kehancuran luas di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa warga Palestina sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Infrastruktur sipil dilaporkan rusak parah, sementara kebutuhan dasar penduduk terus meningkat.

Menurut laporan tersebut, daftar hitam barang “dual-use” mencakup generator listrik, tiang tenda, panel surya, detektor asap, kruk, kursi roda, serta alat bantu jalan. Seluruhnya dinilai krusial bagi kelangsungan hidup warga sipil, terutama ketika fasilitas publik dan layanan dasar hancur.

Di sisi lain, otoritas Israel mengizinkan pedagang komersial mengangkut sejumlah barang serupa ke Gaza. Barang-barang itu dijual di pasar umum dengan harga tinggi, jauh melampaui kemampuan beli mayoritas penduduk.

Sumber militer, diplomatik, dan kemanusiaan mengatakan kepada The Guardian bahwa barang-barang tersebut melewati pos pemeriksaan yang sama, pos yang saat ini menahan pengiriman bantuan gratis oleh lembaga kemanusiaan internasional.

Kebijakan ini memperparah penderitaan warga Gaza, terutama pada musim dingin. Hujan lebat dan suhu rendah dilaporkan membanjiri tenda-tenda serta tempat penampungan darurat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan sedikitnya tiga warga Palestina di Gaza meninggal akibat hipotermia dalam satu bulan terakhir.

Sam Rose, pelaksana tugas direktur operasi Gaza untuk UNRWA, menyatakan generator kini hanya tersedia melalui penjual swasta. “Harganya melonjak,” ujarnya. Ia menilai pembatasan ini menguntungkan berbagai kepentingan bisnis, termasuk pihak di Israel dan Mesir.

Ekonomi Ilegal dan Kontrol Bantuan

Rose juga menyinggung keberadaan sejumlah perusahaan “keamanan” yang beroperasi di bawah perlindungan Israel dan ikut meraup keuntungan, bersama unsur-unsur kriminal lain. Menurutnya, situasi ini mendorong tumbuhnya ekonomi ilegal di Gaza.

Ahmed al-Khatib, resident fellow di Atlantic Council, mengatakan Gaza sejak lama menjadi pasar penting bagi ekonomi Israel. Ia menilai kontrol ketat atas arus barang menunjukkan dimensi ekonomi dari kebijakan tersebut.

The Guardian mencatat pembatasan bantuan kerap digunakan Israel sebagai instrumen politik dan militer. Pada musim panas lalu, pengiriman makanan diblokir selama berminggu-minggu, disusul akses bantuan yang sangat terbatas. Kondisi ini berujung pada kelaparan di sejumlah wilayah Gaza dan kematian ratusan orang.

Pembatasan jenis dan jumlah barang yang masuk ke Gaza telah berlangsung hampir dua dekade. Meski Israel menarik pasukan dan pemukim ilegalnya dari wilayah tersebut pada 2005, kendali atas perbatasan tetap dipertahankan melalui blokade ketat.

Dalam kebijakan sebelumnya, otoritas Israel bahkan menghitung asupan kalori minimum bagi penduduk Gaza untuk mencegah kekurangan gizi. Pendekatan ini oleh para pengkritik disebut sebagai praktik “kelaparan terukur”.

“Ide dasarnya membuat warga Palestina tetap hidup, tetapi tidak sampai sejahtera,” ujar Dov Weisglass, pejabat senior Israel saat itu, seperti dikutip laporan tersebut.

Laporan ini terbit di tengah kontroversi pendirian Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation/GHF) oleh Israel dan Amerika Serikat selama perang. Mekanisme ini menuai kecaman luas setelah muncul banyak laporan yang menyebut pasukan Israel menargetkan warga Palestina yang memadati pusat-pusat bantuan, dengan korban jiwa mencapai ratusan orang. [HMP]

Sumber: PressTV