Kegiatan ABI

DPP ABI Audiensi ke Kemendagri: Perkuat Komitmen Kebangsaan dan Jalin Kemitraan Strategis

Jakarta, 17 Juli 2025 — Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia (DPP ABI) mengadakan audiensi resmi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis pagi (17/7), bertempat di Aula Utama Kemendagri, Jakarta Pusat. Rombongan ABI diterima langsung oleh Kepala Subdirektorat Pembinaan Kerukunan Antarsuku, Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan, Bapak Hartono.

Pertemuan ini bertujuan mempererat koordinasi kelembagaan dan membangun kemitraan strategis antara ABI dan Kemendagri. Selain itu, ABI menyampaikan aspirasi terkait eksistensinya sebagai bagian dari kekuatan sosial-keagamaan nasional yang aktif menjaga persatuan bangsa.

Dalam sambutannya, Bapak Hartono menyampaikan apresiasi atas inisiatif ABI dalam menjalin komunikasi terbuka dan konstruktif dengan pemerintah. Ia menegaskan pentingnya peran organisasi keagamaan dalam memperkuat harmoni sosial serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

“Kami menghargai kontribusi ABI dalam memelihara semangat toleransi dan mendampingi umat secara konstruktif. Pemerintah membutuhkan partisipasi aktif ormas keagamaan dalam memperkuat kohesi sosial dan persatuan nasional,” ujar Hartono.

Profil dan Kontribusi ABI

Ketua Departemen Organisasi DPP ABI, Sayyid Ahmad Buftaim, memulai sesi pemaparan dengan memperkenalkan delegasi yang hadir beserta struktur jabatan masing-masing. Ia kemudian menyampaikan profil organisasi melalui presentasi visual.

Menurutnya, Ahlulbait Indonesia lahir dari kebutuhan komunitas pecinta Ahlul Bait untuk bersatu serta berkontribusi aktif dalam kehidupan kebangsaan. Sejak dekade 1980-an, gerakan dakwah dan kajian Ahlul Bait tumbuh melalui majelis taklim, yayasan sosial, dan lembaga pendidikan.

Tonggak penting dicapai pada 27 Juli 2010, ketika Ahlulbait Indonesia resmi didirikan di Jakarta sebagai wadah sah dan terorganisasi untuk menghimpun serta mengarahkan kontribusi komunitas Syiah dalam pembangunan nasional.

Saat ini, ABI memiliki struktur nasional yang solid dan terintegrasi, meliputi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), 29 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tingkat provinsi, serta 149 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di kabupaten/kota.

Organisasi ini juga membawahi sejumlah lembaga otonom yang menjalankan fungsi strategis di berbagai bidang, antara lain:

– Muslimah ABI: wadah pemberdayaan perempuan di bidang dakwah dan sosial;

– PANDU ABI: organisasi kepemudaan dan kepanduan berbasis nilai-nilai Ahlul Bait;

– ABI Responsif: lembaga tanggap kemanusiaan, bantuan bencana, dan kegiatan sosial;

– Falak ABI: unit layanan informasi astronomi Islam yang memadukan metode falak klasik dan teknologi modern untuk penentuan awal bulan Hijriah secara ilmiah.

Struktur ini mencerminkan keseriusan ABI dalam memperkuat jaringan dakwah, pemberdayaan sosial, serta kontribusi kebangsaan secara berkelanjutan.

Dari sisi legalitas, ABI telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang berlaku secara nasional. SKT terakhir diperbarui pada 2021 dan berlaku hingga 2026.

Tiga Fokus Strategis ABI

Wakil Bendahara Umum ABI, Bapak Fatah Massinai, dalam pemaparannya menegaskan bahwa ABI merupakan organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum yang berlandaskan Pancasila, dengan visi memperkuat kehidupan keagamaan dan kebangsaan dalam bingkai persatuan nasional.

Beliau menjelaskan bahwa ABI saat ini memfokuskan program pada tiga bidang strategis utama:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Mempersiapkan kader muda yang berkualitas untuk mendukung pembangunan nasional.

2. Penguatan Kelembagaan
Memastikan efektivitas struktur organisasi dan lembaga otonom yang berjalan sesuai AD/ART.

3. Partisipasi Konstruktif
Mendorong partisipasi aktif warga ABI dalam mendukung kebijakan negara yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

“ABI adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat. Kami menempatkan diri dalam peran tersebut,” tegas Fatah.

Dialog Terbuka dan Klarifikasi

Audiensi berlangsung selama satu jam, dari pukul 10.45 hingga 11.45 WIB, dalam suasana hangat, terbuka, dan penuh semangat kolaboratif. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari perizinan dan pembinaan ormas, klarifikasi ajaran fikih dan ideologi, hingga upaya membangun komunikasi produktif dan berkelanjutan.

ABI secara terbuka memberikan klarifikasi terhadap sejumlah isu yang kerap disalahpahami terkait ajaran Syiah. Penjelasan mencakup praktik sholat, penggunaan turbah, nikah mut’ah, serta berbagai stigma seperti tuduhan menuhankan Imam Ali.

Delegasi ABI juga menegaskan komitmen organisasi terhadap Pancasila serta penolakan terhadap ideologi khilafah dan bentuk ekstremisme lainnya.

Selain itu, pentingnya sinergi antara ABI dan Kemendagri ditegaskan, termasuk kolaborasi di seluruh tingkatan struktur organisasi, dari pusat hingga daerah. Hal ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kohesi kebangsaan secara inklusif dan berkelanjutan.

ABI dan Kemendagri: Menjalin Kemitraan Strategis

Menjelang akhir pertemuan, Hartono menyampaikan apresiasi atas kontribusi ABI dalam mendukung program-program pemerintah, terutama di bidang pendidikan dan layanan sosial. Ia menilai ABI telah menjalankan peran keagamaan secara inklusif dan moderat.

Hartono juga menyatakan kesiapan Kemendagri untuk mempererat kemitraan strategis dengan ABI dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan pelayanan sosial. Ia menyambut baik peluang untuk terlibat langsung dalam forum, seminar, atau kegiatan yang diselenggarakan ABI, baik sebagai narasumber maupun mitra.

Langkah ini dinilai sebagai fondasi awal bagi penguatan hubungan institusional antara ABI dan pemerintah dalam mendukung kehidupan kebangsaan yang inklusif dan berkeadaban.

Delegasi ABI yang Hadir

Delegasi ABI yang hadir dalam audiensi tersebut mencerminkan keberagaman struktur organisasi, antara lain:

– Muhlisin Turkan: Ketua Departemen Humas, Media, dan Penerangan
– Sayyid Ahmad Buftaim: Ketua Departemen Organisasi
– Rousan Fikri: Wakil Ketua Departemen Organisasi
– Sayyid Ali Reza: Ketua Departemen Pemberdayaan Ekonomi
– Anies Muhammad: Ketua DPW DKI Jakarta
– Syarifah Maisarah: Sekretaris Muslimah ABI
– Wa Ode Zaenab: Humas Muslimah ABI

Kehadiran mereka menegaskan representasi lintas bidang dan komitmen ABI dalam membangun komunikasi strategis dengan institusi negara.

Simbol Komitmen: Cinderamata dan Manifesto ABI

Sebagai penutup audiensi, ABI menyerahkan cinderamata simbolik dan buku Manifesto ABI kepada perwakilan Kemendagri. Buku tersebut memuat visi kebangsaan dan prinsip keberagamaan inklusif yang diusung ABI.

Penyerahan ini bukan sekadar seremoni, tetapi simbol komitmen kolektif antara ABI dan pemerintah untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, membangun sinergi kelembagaan, dan menjaga fondasi masyarakat yang demokratis, toleran, serta menjunjung tinggi keberagaman.

Catatan Redaksi:
Silaturahmi ini menegaskan urgensi kolaborasi strategis antara ormas keagamaan dan pemerintah dalam merawat kebhinekaan Indonesia. Inisiatif seperti ini tidak hanya mempererat kohesi sosial, tetapi juga membentuk landasan bagi tatanan masyarakat yang damai, inklusif, dan visioner. []