#Podcast | Apa yang Sebenarnya Terjadi di Iran: Ayatulah Ali Khamenei Akan Kabur ke Rusia?

Jakarta, 8 Januari 2026 — Arus pemberitaan internasional mengenai Iran dalam beberapa hari terakhir memicu kebingungan di kalangan publik Indonesia. Media sosial dan sejumlah media arus utama, termasuk di dalam negeri, membingkai situasi Iran seolah berada di ambang kolaps. Narasi yang beredar mencakup klaim penutupan puluhan provinsi, demonstrasi nasional berskala besar, hingga tudingan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, tengah menyiapkan pelarian ke Rusia.

Salah satu media nasional, bahkan menurunkan judul yang sarat sensasi: “Intel: Khamenei Ancang-ancang Kabur ke Rusia, Buntut Demo Iran Makin Brutal.” Judul ini menyuguhkan paket lengkap dramaturgi politik, intelijen, skenario pelarian, dan figur pemimpin utama yang digambarkan siap meninggalkan panggung sejarah. Sebuah kisah yang, dalam logika industri media, nyaris selalu ampuh menarik perhatian, namun sekaligus mengaburkan batas antara laporan faktual dan imajinasi geopolitik.

Untuk menjernihkan situasi dan membantu publik memahami perkembangan yang terjadi secara proporsional, Media Ahlulbait Indonesia (ABI) menghadirkan podcast bertajuk “Demonstrasi Iran: Fakta, Dusta, dan Narasi Global.” Podcast ini menghadirkan pengamat geopolitik Timur Tengah, Ustadz Ismail Amin, yang saat ini berada langsung di Iran.

Diskusi yang dipandu Billy Joe pada Rabu (7/1/2026), pukul. 20.00 WIB tersebut bertujuan membaca dinamika Iran tidak semata melalui potongan-potongan video viral dan judul sensasional, melainkan melalui fakta lapangan serta telaah atas bagaimana peristiwa itu dibingkai dan dikonstruksi oleh media global.

“Hari ini kita ingin membahas persoalan yang terjadi di Iran karena informasi yang beredar tampak bercampur aduk. Akibatnya, publik di Indonesia ikut bingung mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Billy Joe saat membuka diskusi.

Demonstrasi Ada, Negara Tidak Lumpuh

Memulai podcast, Ismail Amin menegaskan bahwa demonstrasi di Iran memang terjadi, namun tidak bersifat nasional dan tidak melumpuhkan negara sebagaimana banyak digambarkan dalam pemberitaan internasional, maupun nasional.

“Yang perlu diluruskan, demonstrasi itu memang ada, tetapi tidak serentak dan tidak membuat Iran shutdown. Aksi berlangsung sporadis di beberapa kota dengan intensitas berbeda,” jelasnya.

Menurut Ismail, sebagian besar wilayah Iran tetap berfungsi normal. Transportasi darat dan udara berjalan, sekolah, rumah sakit, serta layanan publik tidak ditutup. Ismail mengaku melakukan perjalanan dari Teheran ke Kerman, kembali ke Teheran, lalu ke Qom tanpa hambatan berarti.

“Seluruh perjalanan berjalan lancar. Fasilitas publik tetap terbuka. Itu fakta lapangan yang saya lihat sendiri,” katanya.

Tekanan ekonomi, khususnya inflasi dan penurunan daya beli, diakui menjadi pemicu utama protes. Namun, skala aksi tersebut dinilainya jauh lebih terbatas dibandingkan gambaran yang beredar di media global.

Dua Arus Demonstrasi

Ismail Amin menjelaskan bahwa demonstrasi di Iran tidak dapat dibaca sebagai satu fenomena tunggal. Ia membaginya ke dalam dua arus utama yang berbeda secara karakter dan tujuan.

Arus pertama merupakan protes sosial-ekonomi yang bersifat damai dan sah, dengan tuntutan konkret seperti pengendalian inflasi, stabilisasi mata uang, serta jaminan kebutuhan pokok. Salah satu bentuknya terlihat dalam penutupan toko dan mogok pasar di Bazaar Teheran.

“Itu mekanisme tekanan politik yang lazim dan tidak disertai tuntutan pergantian sistem,” ujar Ismail.

Terhadap kelompok ini, negara tidak bersikap represif. Ismail menyebut Ayatullah Khamenei secara terbuka mengakui legitimasi keluhan dan protes ekonomi rakyat dan mendorong pemerintah membuka ruang dialog serta mencari solusi kebijakan.

Arus kedua, menurutnya, menunggangi isu ekonomi untuk agenda politik yang lebih jauh, seperti pergantian rezim, restorasi monarki Pahlevi, atau reformasi politik paksa. Metode yang digunakan mencakup kekerasan, perusakan fasilitas publik, serangan terhadap aparat, serta penyebaran disinformasi secara terkoordinasi.

“Dalam kajian keamanan internasional, ini masuk kategori operasi destabilisasi, bukan ekspresi demokratis,” tegasnya.

Ismail menambahkan, negara secara tegas memisahkan kedua arus tersebut. Protes ekonomi dijamin haknya, sementara aksi kekerasan ditindak. “Tidak ada pemulihan ekonomi tanpa stabilitas keamanan. Prinsip ini universal,” kata Ismail.

Klaim Penutupan Provinsi dan Isu Pelarian

Ismail juga membantah klaim bahwa 26 dari 31 provinsi Iran ditutup. Informasi tersebut dinilainya tidak sesuai fakta.

“Iran memiliki 31 provinsi dan tidak satu pun ditutup. Yang terjadi hanyalah pengetatan keamanan lokal dan pembatasan internet sementara di titik-titik tertentu,” ujarnya.

Narasi Ayatullah Khamenei akan melarikan diri ke Moskow juga disebut tidak memiliki dasar faktual. Tidak ada bukti pergerakan pesawat, konfirmasi diplomatik, maupun pernyataan resmi dari Rusia. Bahkan, menurut Ismail, sumber intelijen Barat sendiri tidak menyajikannya sebagai fakta terverifikasi.

“Itu pola perang psikologis klasik dalam skema perang hibrida,” katanya.

Sebaliknya, Ayatullah Khamenei tetap tampil di ruang publik. Menghadiri peringatan wiladah Imam Ali pada 13 Rajab yang bertepatan dengan peringatan ke-6 Syahid Qassim Soleimani. Hadir dalam acara nasional yang berlangsung terbuka dan masif, termasuk peresmian patung Imam Ali serta pertunjukan teater terbuka yang dihadiri puluhan ribu orang di Teheran.

Framing Media dan Kepentingan Global

Diskusi tersebut turut menyoroti cara media internasional membingkai peristiwa di Iran. Ismail menilai bahwa demonstrasi di Iran dengan skala terbatas kerap dilabeli sebagai “revolusi”, sementara aksi massa yang jauh lebih besar di negara lain justru dikategorikan sebagai “protes demokratis”. Perbedaan istilah ini, menurutnya, bukan semata-mata persoalan bahasa, melainkan bagian dari konstruksi makna yang disengaja.

“Jumlah korban sering kali dibesar-besarkan, bahkan dicampuradukkan dengan kasus kriminal atau provokasi bersenjata,” ujarnya.

Pengamat geopolitik Timur Tengah tersebut mengingatkan bahwa pola semacam ini bukan hal baru. Kasus Mahsa Amini menjadi contoh bagaimana visual dan narasi emosional digunakan untuk membentuk opini global dalam waktu singkat, sering kali tanpa verifikasi yang memadai.

Menurut Ismail, pembesaran narasi tersebut tidak terlepas dari posisi Iran yang berada di bawah tekanan perang hibrida. Tekanan ekonomi, operasi media, perang narasi, eksploitasi isu sosial, hingga ancaman keamanan berlangsung secara simultan, dengan sasaran bukan hanya Iran sebagai negara, tetapi juga persepsi publik global.

Iran Tidak Runtuh

Menurut Ismail, dinamika semacam ini bukan hal baru bagi Iran. Setiap gejolak internal hampir selalu diikuti oleh keterlibatan dan kepentingan pihak luar yang berupaya memanfaatkannya. Pemerintah Iran merespons situasi tersebut melalui pemetaan yang jelas: membuka ruang dialog bagi protes damai, sekaligus mengambil tindakan tegas terhadap aksi perusuhan. Pendekatan ini dinilai efektif. Skala demonstrasi di lapangan berangsur menurun, meskipun gaung pemberitaannya justru membesar di media internasional.

Yang lebih menentukan, lanjut Ismail, adalah sikap masyarakat Iran yang tidak mudah terprovokasi. Pengalaman sejarah di bawah dominasi Amerika Serikat pada era Shah Pahlevi membentuk memori kolektif yang kuat. Masyarakat memahami bahwa janji “pembebasan” yang kerap dikampanyekan Barat tidak pernah hadir tanpa kepentingan dan agenda politik tertentu.

“Jika Iran benar-benar rapuh, negara ini sudah runtuh sejak lama. Faktanya, Iran telah hidup di bawah embargo lebih dari 40 tahun,” ujar Ismail.

Diskusi ini menyimpan pelajaran penting bagi Indonesia dan publik nasional. Kekacauan di Iran tidak dapat, dan tidak seharusnya, dibaca melalui kacamata sektarian. Peristiwa tersebut bukan pertarungan Sunni–Syiah, melainkan konflik kepentingan dan perebutan kekuasaan dalam lanskap geopolitik global. Membacanya dengan logika mazhab justru menjadi cara paling keliru memahami realitas geopolitik, karena mengaburkan aktor, tujuan, serta strategi yang bekerja di balik layar.

“Ini bukan konflik Sunni–Syiah. Ini konflik kepentingan dan kekuasaan global,” tegasnya.

Pelajaran bagi Indonesia dan Publik Nasional

Pengalaman Iran menunjukkan bahwa daya tahan sebuah negara tidak bertumpu pada slogan ideologis saja, melainkan perpaduan strategi negara, pengalaman sejarah, tingkat kemandirian, serta loyalitas rakyat terhadap proyek kebangsaan. Inilah bentuk soft power yang paling dikhawatirkan lawan-lawan geopolitik: kohesi internal yang tidak mudah dipatahkan oleh tekanan ekonomi, perang narasi, maupun operasi psikologis.

Bagi negara lain, termasuk Indonesia, pelajarannya terang dan tidak perlu diperindah. Ketika skenario destabilitasi serupa diterapkan tanpa kesiapan membaca peta kawan dan lawan, tanpa literasi geopolitik publik yang memadai, serta tanpa ketahanan sosial yang matang, kehancuran bukan lagi kemungkinan teoretis, melainkan persoalan waktu.

Diskusi podcast ini menegaskan bahwa di tengah derasnya arus informasi dan propaganda global, verifikasi fakta lapangan serta pemahaman atas cara media membingkai peristiwa menjadi kunci utama. Tanpa keduanya, publik mudah terseret ke dalam narasi sepihak yang tidak netral dan sarat agenda. [HMP/ABI]