Opini

IKO dan Refleksi DPW ABI DKI Jakarta: Membangun Ormas Berdaya, Akuntabel, dan Bermartabat

Oleh: Abdul Hakim (Sekretaris DPW ABI DKI Jakarta)

Ahlulbait Indonesia, 28 Oktober 2025 – Di tengah tuntutan transparansi publik dan profesionalisme tata kelola organisasi masyarakat, pemerintah meluncurkan Indeks Kinerja Organisasi (IKO) sebagai instrumen pembinaan berbasis data dan bukti. Program ini tidak dimaksudkan hanya untuk mengukur kinerja administratif, tetapi untuk membangun ekosistem ormas yang akuntabel, berdaya, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat.

Bagi Dewan Pimpinan Wilayah Ahlulbait Indonesia (ABI) DKI Jakarta, keikutsertaan dalam program nasional ini bukan hanya kehormatan, melainkan momentum refleksi kelembagaan, untuk menegaskan kembali komitmen profesionalisme dan tanggung jawab sosial ormas keagamaan di tengah kehidupan demokrasi yang dinamis.

ABI DKI Jakarta: Refleksi atas Daya dan Daya Saing Organisasi

Penetapan DPW Ahlulbait Indonesia (ABI) DKI Jakarta sebagai peserta Pilot Project Indeks Kinerja Organisasi (IKO) 2025 merupakan bentuk pengakuan terhadap kapasitas kelembagaan dan ketertiban administrasi yang telah dijalankan secara konsisten. Dari enam ormas yang mewakili Provinsi DKI Jakarta, bersama LVRI, DHD 45, Badan Musyawarah Betawi, GPIB, dan MUKI, ABI menjadi representasi ormas keagamaan yang menunjukkan kesiapan menuju tata kelola modern.

Bagi ABI DKI Jakarta, keterlibatan ini menjadi proses pembelajaran institusional. Pengukuran kinerja organisasi bukan hanya prosedur teknis, tetapi bagian dari evaluasi moral: sejauh mana ormas mampu melayani publik dengan integritas, transparansi, dan keberlanjutan.

“IKO bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang paling siap untuk belajar, berbenah, dan melayani dengan penuh integritas,” ujar Anis Muhamad, Ketua DPW ABI DKI Jakarta.

Keikutsertaan ini juga didukung oleh seluruh jajaran pengurus wilayah dan departemen terkait, yang selama ini berkomitmen memperkuat sistem administrasi, pelaporan kegiatan, serta program sosial kemasyarakatan berbasis akuntabilitas publik.

Paradigma Baru Pembinaan Ormas

Program Indeks Kinerja Organisasi (IKO) yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menandai transformasi paradigma pembinaan ormas di Indonesia. Pemerintah kini tidak lagi menempatkan ormas sebagai objek pengawasan, melainkan mitra strategis dalam pembangunan sosial.

Pembekalan IKO yang diikuti oleh ABI DKI Jakarta pada 27 Oktober 2025 mempertegas arah baru tersebut. Pendekatan ini menempatkan pengukuran sebagai alat pembinaan yang konstruktif, bukan pengendalian yang represif. Di era demokrasi modern, kemitraan pemerintah dan masyarakat sipil mesti dibangun di atas dasar kepercayaan, transparansi, dan kesetaraan peran, bukan berbasis regulasi sepihak.

Paradigma ini menunjukkan bahwa pembinaan ormas kini bergerak menuju model collaborative governance, tata kelola kolaboratif antara negara dan masyarakat yang menumbuhkan daya, bukan mengekang ruang gerak.

Objektivitas dan Akuntabilitas yang Terukur

Program IKO dijalankan sebagai proyek percontohan di lima provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Masing-masing provinsi menominasikan enam ormas teraktif dan terverifikasi, sehingga secara nasional hanya 30 ormas yang dipilih dari ribuan organisasi yang terdaftar.

Menurut Eliazer Hutapea, Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol DKI Jakarta, pengukuran IKO merupakan instrumen evaluasi independen yang menilai tata kelola, transparansi, dan kontribusi sosial ormas terhadap masyarakat.

“Penilaian dilakukan oleh lembaga independen tingkat pusat melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengurus, serta penilaian publik terhadap kiprah ormas di masyarakat,” jelas Eliazer.

Aspek yang dinilai mencakup legalitas, keanggotaan, pengelolaan internal, program dan hasil kegiatan sosial, hingga kontribusi terhadap pembangunan daerah. Mekanisme ini memastikan proses evaluasi berjalan objektif, berbasis data, dan bebas dari bias politik.

Jika dijalankan secara konsisten, sistem IKO berpotensi menjadi tolok ukur nasional dalam pembinaan ormas berbasis transparansi publik dan akuntabilitas sosial, langkah maju menuju birokrasi yang partisipatif dan masyarakat sipil yang kuat.

Paradigma Kemitraan: Negara dan Masyarakat Sipil

Bagi ABI DKI Jakarta, keterlibatan dalam program ini bukan hanya pengakuan atas kinerja masa lalu, tetapi juga amanah untuk memperdalam peran sosial ke depan. Melalui program IKO, ABI berupaya memastikan agar setiap program sosial, pendidikan, dan pelayanan umat dapat terukur, terlapor, dan memberi manfaat konkret bagi masyarakat.

IKO bukan semata instrumen teknokratis, melainkan refleksi hubungan baru antara negara dan masyarakat sipil. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator, sementara ormas berperan sebagai mitra moral yang menjembatani nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan di tingkat akar rumput.

Dalam konteks ini, ABI DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari solusi sosial bangsa: memperkuat moderasi, memperluas pelayanan publik, dan memperdalam kontribusi terhadap harmoni masyarakat Ibu Kota.

Dari Indeks ke Integritas

Program Indeks Kinerja Organisasi (IKO) adalah cermin upaya nasional membangun tata kelola ormas yang sehat, terbuka, dan berorientasi pelayanan publik. Keikutsertaan ABI DKI Jakarta dalam proyek ini menjadi batu loncatan penting untuk memperkuat sistem kelembagaan yang transparan dan berkelanjutan.

DPW ABI DKI Jakarta menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi bagian dari Pilot Project Indeks Kinerja Organisasi (IKO) 2025. Kepercayaan ini menjadi dorongan moral bagi ABI untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan memperluas kontribusi sosial di tengah masyarakat Ibu Kota.

Lebih dari hanya angka atau skor penilaian, IKO adalah perjalanan moral, tentang bagaimana organisasi belajar menata diri, bertransformasi dengan integritas, dan meneguhkan jati dirinya sebagai pelayan masyarakat. Dengan semangat itu, ABI DKI Jakarta bertekad menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang beradab, berilmu, dan berkeadilan.[]

Catatan:
Program Pilot Project Indeks Kinerja Ormas (IKO) Tahun 2025 merupakan inisiatif resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Ditjen Polpum, sebagaimana tertuang dalam surat No. 200.1.2/e-14/Polpum tanggal 22 Oktober 2025.