Kado ABI untuk HUT ke-80 RI: Lima Pilar dari Tradisi Imam Ali (2)

Oleh: Redaksi Media ABI

Lima Pilar dari Tradisi Imam Ali

Ahlulbait Indonesia – Perayaan HUT ke-80 RI dapat dimaknai sebagai momentum kebangkitan, titik balik bagi bangsa untuk melepaskan diri dari stagnasi yang lama menghambat dinamika kehidupan berbangsa. Dalam semangat itu, Ahlulbait Indonesia (ABI), sebagai ormas yang peduli dan berkomitmen pada pembangunan bangsa, mempersembahkan lima pilar strategis sebagai kado ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Lima pilar ini bersumber dari surat Imam Ali kepada Malik al-Asytar gubernur Mesir waktu itu, yang hingga kini tetap relevan: (1) Kepemimpinan, (2) Struktur Pemerintahan dan SDM, (3) Pengelolaan Ekonomi dan Kesejahteraan, (4) Tata Kelola dan Komunikasi, serta (5) Prinsip Akuntabilitas.

Berdasarkan naskah wasiat Ali bin Abi Thalib kepada Malik al-Ashtar, berikut adalah poin-poin fundamental terkait pengelolaan pemerintahan:

Prinsip Dasar Kepemimpinan
Fondasi Spiritual dan Moral
a. Bertakwa kepada Allah dan mengikuti perintah-Nya sebagai landasan utama
b. Mengendalikan hawa nafsu dan menjauhi kemaksiatan
c. Menanamkan kasih sayang, cinta, dan kelembutan kepada rakyat
d. Tidak menjadikan diri sebagai penguasa yang menindas

Keadilan dan Kesetaraan
a. Berlaku adil terhadap semua pihak tanpa diskriminasi
b. Memberikan maaf dan ampunan kepada yang bersalah
c. Tidak membeda-bedakan orang baik dan orang jahat dalam perlakuan
d. Mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan elite

Struktur Pemerintahan dan SDM
Pemilihan Pejabat
a. Memilih menteri dan pejabat dari orang-orang yang jujur dan tidak korup
b. Menghindari pengangkatan mantan pejabat penguasa zalim sebelumnya
c. Mengutamakan orang yang berani menyampaikan kebenaran
d. Memberikan gaji yang layak untuk mencegah korupsi

Sistem Pengawasan
a. Melakukan pengawasan rahasia dan berkelanjutan terhadap pejabat
b. Menerapkan sanksi tegas bagi yang terbukti korup atau berkhianat
c. Mengirim pengawas khusus untuk memantau kinerja pejabat daerah

Pengelolaan Ekonomi dan Kesejahteraan
Kebijakan Fiskal

a. Mengutamakan pembangunan pertanian daripada peningkatan pajak
b. Memberikan keringanan pajak saat rakyat mengalami kesulitan
c. Mengelola keuangan negara dengan transparan dan adil

Perlindungan Ekonomi Rakyat
a. Mengatur perdagangan dengan adil dan mencegah monopoli
b. Melarang penimbunan barang kebutuhan pokok
c. Melindungi pedagang dan pengrajin dari praktik tidak adil

Baca juga : Bantuan ABI Tembus Gaza, kok Bisa?

Perhatian pada Kelompok Rentan
a. Memberikan perhatian khusus pada fakir miskin, yatim piatu, dan penyandang disabilitas
b. Menyediakan bantuan dari kas negara untuk kelompok yang membutuhkan
c. Menugaskan pejabat khusus untuk mengurus kesejahteraan rakyat miskin

Tata Kelola dan Komunikasi
Keterbukaan Pemerintahan
a. Menyediakan waktu khusus untuk bertemu langsung dengan rakyat
b. Tidak menutup diri dari keluhan dan aspirasi rakyat
c. Mendengarkan kritik dan saran dengan lapang dada

Sistem Peradilan
a. Memilih hakim yang jujur, berilmu, dan tidak mudah dipengaruhi
b. Memberikan perlindungan dan gaji yang layak bagi hakim
c. Memastikan proses peradilan yang adil dan transparan

Prinsip Akuntabilitas
Tanggung Jawab Moral
a. Menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah
b. Akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat
c. Tidak menumpahkan darah tanpa alasan yang dibenarkan syariat

Kontrol Diri Penguasa
a. Tidak sombong dan tidak merasa lebih tinggi dari rakyat
b. Tidak mengambil hak milik rakyat untuk kepentingan pribadi
c. Mengendalikan amarah dan emosi dalam mengambil keputusan

Ringkasan naskah ini menunjukkan konsep pemerintahan yang sangat maju untuk zamannya, dengan penekanan pada good governance, transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

ABI memandang, rakyat harus ditempatkan sebagai subjek aktif dalam pembangunan bangsa, bukan objek pasif yang hanya menerima kebijakan. Participatory democracy yang autentik adalah fondasi untuk membangun Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

Epilog: Merdeka atau Terjajah oleh Masalah Sendiri?

Memasuki usia 80 tahun, Indonesia berdiri di persimpangan yang sangat menentukan. Pilihan bukan hanya mempertahankan kemerdekaan formal, melainkan memastikan kemerdekaan itu menjadi realitas yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Merdeka berarti persatuan yang melampaui slogan, kesejahteraan yang nyata, dan kedaulatan yang tak tergadaikan oleh kepentingan jangka pendek. Bangsa yang dewasa adalah bangsa yang mampu bersikap jujur pada dirinya sendiri, menghadapi tantangan dengan kepercayaan, dan melangkah maju dengan integritas tanpa kompromi.

Indonesia, dengan segala potensi dan kekayaan multidimensionalnya, memiliki seluruh prasyarat untuk merealisasikan visi tersebut. Kini saatnya mengejawantahkan pembangunan mental dan melaksanakan aksi konkret, bukan untuk memenuhi janji politik, melainkan untuk merajut masa depan yang bermartabat dan berdaulat bagi seluruh anak bangsa. Merdeka![]

Baca juga : Kemerdekaan Tanpa Keadilan Sosial adalah Ilusi