Internasional

Iran Tegaskan Dukungan terhadap Hak Palestina untuk Merdeka dan Menentukan Nasib Sendiri

Ahlulbait Indonesia — Iran kembali menegaskan dukungannya terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, termasuk pendirian negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saied Iravani, dalam pidatonya pada Kamis (01/5), di hadapan Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi terbaru di Asia Barat, khususnya di Palestina.

Iravani menyatakan bahwa pendirian negara Palestina merupakan hak sah yang telah lama diperjuangkan rakyat Palestina. Ia menyerukan persatuan di antara faksi-faksi Palestina, mengingat perpecahan hanya akan menguntungkan Israel sebagai kekuatan pendudukan.

Dalam pernyataannya, Iravani mengecam keras aksi militer Israel di Jalur Gaza serta dukungan yang diberikan Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat. Ia menyebut blokade total terhadap Gaza termasuk penghentian pasokan makanan, air bersih, bahan bakar, dan obat-obatan sebagai bentuk hukuman kolektif yang melanggar hukum internasional dan Konvensi Jenewa Keempat, serta berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Iran juga mendesak dilakukannya gencatan senjata segera dan tanpa syarat, serta pembukaan akses kemanusiaan, distribusi bantuan, dan pertukaran tahanan. Setelah itu, proses rekonstruksi Gaza harus dimulai berdasarkan penghormatan terhadap hak rakyat Palestina, tanpa upaya pemindahan paksa.

Iravani menegaskan bahwa sudah saatnya Palestina menjadi anggota penuh PBB. Ia menyayangkan veto berulang Amerika Serikat di Dewan Keamanan yang menghalangi hal tersebut, meskipun 143 negara anggota Majelis Umum telah mendukung keanggotaan penuh Palestina.

Hingga kini, Palestina masih berstatus sebagai negara pengamat non-anggota di PBB sejak 2012. Keanggotaan penuh mensyaratkan persetujuan Dewan Keamanan dan dukungan dua pertiga Majelis Umum. Namun, hak veto AS sebagai sekutu dekat Israel kerap menjadi penghalang utama.

Iravani juga menekankan bahwa perdamaian di kawasan tidak akan tercapai selama pendudukan dan agresi Israel terus berlangsung. Ia meminta Dewan Keamanan bertindak tegas agar Israel menarik pasukan dari wilayah pendudukan di Palestina, Lebanon, dan Suriah.

Ia menuding bahwa eksistensi Israel dibangun melalui kekerasan dan pendudukan, serta menyebut bahwa dukungan politik, militer, dan diplomatik dari AS membuat Israel merasa kebal hukum. Ia juga menyoroti serangan rutin Israel ke wilayah Lebanon dan Suriah yang dinilainya merusak stabilitas kawasan, serta menyalahkan dukungan militer dan perlindungan diplomatik AS sebagai faktor yang memungkinkan serangan tersebut terjadi.

Menurutnya, tanpa dukungan dari Washington, Israel tidak akan mampu melanjutkan pelanggaran hukum internasional. Ia pun mendesak Dewan Keamanan untuk segera bertindak demi menegakkan hukum dan melindungi warga sipil.

Situasi di Gaza memburuk sejak 18 Maret, saat Israel mengakhiri kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas dan kembali melancarkan serangan besar-besaran. Akses bantuan kemanusiaan sepenuhnya diblokir, memicu krisis kemanusiaan akut.

Laporan dari Integrated Food Security Phase Classification (IPC) PBB menunjukkan bahwa Gaza telah memasuki Fase 5, atau tingkat kelaparan paling parah. Kondisi ini berarti dua orang dewasa atau empat anak meninggal setiap 10.000 penduduk per hari akibat kelaparan atau kombinasi malnutrisi dan penyakit.

Sejak 7 Oktober, serangan Israel dilaporkan telah menewaskan lebih dari 52.400 orang dan melukai lebih dari 118.000 lainnya, mayoritas perempuan dan anak-anak. Jumlah korban diperkirakan terus bertambah seiring intensitas serangan yang belum mereda.

Iran menegaskan bahwa komunitas internasional tidak boleh tinggal diam. Iravani menyerukan aksi nyata untuk menegakkan prinsip Piagam PBB dan memastikan tidak ada negara yang kebal terhadap hukum internasional, apapun dukungan politik yang dimilikinya.

Pernyataan Iran ini menunjukkan konsistensi posisi negara tersebut dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menolak pendudukan Israel, sambil menyerukan solusi damai yang adil dan berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.[]

Sumber: PressTV