Nasional

Indonesia Desak Dunia Akhiri Penjajahan Palestina di Forum Internasional PBB

Ahlulbait Indonesia — Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Internasional mengenai Implementasi Solusi Dua Negara yang digelar di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (29/7), Indonesia kembali menyuarakan seruan lantang: dunia tak bisa terus menutup mata atas pe nderitaan panjang rakyat Palestina. Di hadapan para pemimpin dunia, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, menyampaikan pesan tajam yang menggugah nurani dan menuntut aksi nyata.

“Kita hadir bukan sekadar mengelola krisis. Kita hadir untuk membela kemanusiaan, menegakkan keadilan, dan memperjuangkan hak Palestina untuk merdeka,” ujar Wamenlu Arrmanatha—yang akrab disapa Tata—dalam forum internasional yang dihadiri puluhan pejabat tinggi dunia, dilansir dari Metrotvnews.

Seruan Indonesia: Tiga Langkah Nyata

Dalam pernyataan resminya, Indonesia menekankan bahwa situasi di Gaza bukan hanya tragedi kemanusiaan, melainkan juga ujian moral global. Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera mengambil tiga langkah tegas:

1. Pengakuan atas Palestina Harus Segera dan Strategis
Indonesia mendorong seluruh negara agar segera mengakui Negara Palestina—bukan sebagai simbol politik, tetapi sebagai tanggung jawab moral dan hukum.

“Pengakuan bukan hadiah, tapi kewajiban. Mengakui Palestina adalah tindakan konkret membela keadilan dan menjunjung Piagam PBB, bukan sekadar mengutipnya,” tegas Tata.

2. Hentikan Kekerasan, Wujudkan Gencatan Senjata Tanpa Syarat
Indonesia menegaskan bahwa gencatan senjata bukanlah taktik negosiasi, melainkan keharusan moral. Seruan ini mencerminkan urgensi kemanusiaan di tengah pembantaian yang terus berlangsung di Gaza.

Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan dalam misi stabilisasi PBB di Gaza. “Kami tak hanya bicara damai. Kami siap turun tangan membangunnya,” tambah Tata.

3. Biarkan Palestina Menentukan Nasibnya Sendiri
Indonesia menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza dan masa depan Palestina harus dipimpin sendiri oleh rakyat Palestina. Indonesia juga menolak tegas segala upaya pengubahan demografi, pemindahan paksa, dan manipulasi atas kedaulatan Palestina.

“Negara Palestina yang kuat dan bersatu, dengan kendali atas wilayah dan institusinya, adalah fondasi perdamaian jangka panjang,” ujar Tata.

Di tengah kehancuran yang terjadi, Indonesia tetap konsisten mendukung pendidikan bagi generasi muda Palestina sebagai investasi masa depan kemerdekaan.

“Anak-anak Palestina yang kita bantu hari ini, kelak akan memimpin tanah air mereka yang merdeka dan demokratis,” lanjut Tata.

Dunia Harus Melampaui Retorika

Menutup pernyataannya, Tata menyerukan agar dunia meninggalkan retorika kosong dan bergerak menuju tindakan konkret. Solusi dua negara, menurutnya, harus ditegakkan berdasarkan hukum internasional, perbatasan 1967, dan resolusi-resolusi PBB.

“Biarkan ini menjadi momen ketika dunia berhenti mengelola krisis dan mulai mengakhirinya. Indonesia siap bergandengan tangan dengan siapa pun yang percaya bahwa janji terhadap Palestina tak boleh terus ditunda,” pungkasnya.

Apresiasi untuk Prancis dan Inggris

Dalam forum tersebut, Indonesia juga memberikan apresiasi kepada Prancis atas rencana pengakuan resmi terhadap Negara Palestina pada September 2025. Dukungan serupa juga disampaikan untuk Inggris, yang akan mengambil langkah serupa bila Israel gagal menghentikan serangan dan menunjukkan komitmen terhadap solusi dua negara.

Lahirnya Deklarasi New York

Konferensi PBB ini menghasilkan New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution. Deklarasi ini disambut positif oleh mayoritas negara anggota PBB, dan mencakup sejumlah poin penting:

* Mendesak dihentikannya perang di Gaza.
* Membuka akses bantuan kemanusiaan.
* Mendukung implementasi Arab-OIC Reconstruction Plan untuk membangun kembali Gaza.
* Mendorong dimulainya proses negosiasi dua negara secara konkret.

Deklarasi ini juga mencantumkan hasil kerja delapan kelompok kerja (working groups) yang membahas isu-isu strategis pascaperang, seperti keamanan, gencatan senjata, pemulihan ekonomi, dan reformasi Otoritas Palestina.

Peran Aktif Indonesia

Dalam proses persiapan konferensi ini, Indonesia bersama Italia berperan sebagai Co-chair dalam kelompok kerja keamanan. Kelompok ini merumuskan berbagai rekomendasi strategis demi menciptakan keamanan permanen pascaperang di Gaza dan Tepi Barat.

Konferensi ini sendiri merupakan tindak lanjut dari mandat Pertemuan Darurat Majelis Umum PBB tahun 2024 dan menjadi bagian dari implementasi Advisory Opinion Mahkamah Internasional (ICJ) terkait pendudukan ilegal Israel atas Palestina.

Indonesia, sebagai salah satu Wakil Ketua Komite Palestina di PBB (CEIRPP), turut berperan besar dalam menyukseskan konferensi ini, yang dihadiri oleh Sekjen PBB, Presiden Majelis Umum, para kepala negara, menteri luar negeri, dan berbagai organisasi internasional. []