Nasional

Pakar Nilai Pemangkasan Tunjangan DPR Jadi Momentum Reformasi

Ahlulbait Indonesia – Langkah DPR RI memangkas sejumlah tunjangan anggota Dewan dinilai sebagai angin segar bagi dunia politik Tanah Air. Peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro, menyebut keputusan itu patut diapresiasi karena menunjukkan kesediaan DPR mendengar suara publik.

“Kesediaan dan kerelaan DPR RI memotong sejumlah tunjangan bagi anggota sebagai respons terhadap aspirasi dan tuntutan publik merupakan hal positif dan harus diapresiasi oleh kita semua,” ujar Bawono, dilansir Detiknews, Minggu (7/9).

Menurut Bawono, keputusan ini bisa menjadi titik awal reformasi lembaga legislatif yang selama ini kerap menjadi sorotan publik. Ia berharap pemangkasan tunjangan tidak berhenti sebagai kebijakan simbolik, melainkan membuka jalan bagi perubahan lebih besar, baik secara kelembagaan maupun personal tiap anggota Dewan.

“Ini langkah awal yang baik. Jika DPR konsisten, kepercayaan publik yang selama ini rendah perlahan bisa dipulihkan,” ucapnya.

Seperti diketahui, DPR RI selama ini sering menempati peringkat terbawah dalam survei kepercayaan publik dibandingkan lembaga negara lainnya.

Tunjangan Dipangkas, Transparansi Digaungkan

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan bahwa terhitung 31 Agustus 2025, tunjangan perumahan bagi anggota DPR resmi dihentikan. Tak hanya itu, beberapa fasilitas lain juga akan dipangkas, mulai dari tunjangan listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi.

“DPR RI menyepakati penghentian pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak akhir Agustus lalu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9).

Ia menegaskan, DPR akan bersikap transparan terkait gaji dan tunjangan yang masih diterima anggota Dewan pascapemangkasan.

“Sebagai bentuk transparansi, hasil evaluasi mengenai komponen-komponen tunjangan dan hal lain yang terkait akan kami lampirkan dan bagikan kepada media,” jelasnya.

Berdasarkan dokumen yang diterima, DPR juga menyiapkan rincian terbaru terkait take home pay (THP) anggota setelah adanya pemangkasan tersebut.

Harapan Publik

Bawono menilai, jika DPR terus menjaga konsistensi dalam mendengar dan merespons suara rakyat, maka lembaga legislatif ini berpeluang besar keluar dari stigma sebagai institusi dengan tingkat kepercayaan terendah.

“Apabila DPR RI bisa terus responsif terhadap aspirasi publik luas, maka sangat mungkin DPR RI tidak lagi menjadi lembaga negara dengan tingkat public trust terendah di antara lembaga-lembaga negara lain,” tegasnya.

Keputusan pemangkasan tunjangan ini kini menjadi sorotan publik. Pertanyaannya: apakah langkah ini benar-benar menjadi pintu reformasi DPR, atau hanya sekadar manuver sesaat untuk meredam kritik? Waktu dan konsistensi para wakil rakyatlah yang akan menjawabnya.