Pro-Kontra Tax Amnesty

Menurut Supriyatno dari DPR RI, negara saat ini sedang defisit anggaran dan sangat membutuhkan saweran dari semua pihak.

“Tax amnesty ini harus didukung karena negara memang sedang butuh pemasukan. Bukan cuma dari konglomerat tapi juga dari rakyat,” ujar Supriyatno.

Sementara pengamat ekonomi Salamuddin Daeng melihat bahwa upaya mendapatkan uang dari tax amnesty ini seperti angin surga belaka. Ia menilai kenyataannya mendapatkan uang dari tax amnesty itu sulit. Daeng menengarai pemerintah kemungkinan akan mengejar uang dari back office untuk memenuhi defisit uang negara.

“Lewat perkataannya Menteri yang mengatakan halal atau haram tidak peduli, itu artinya pemerintah akan mengejar uang sekarang dari uang back office yang memang tak tersentuh pajak. Istilahnya menghalalkan uang haram,” ujar Daeng.

Daeng mengingatkan, jika ini yang akan dilakukan, maka dikhawatirkan negara akan digenggam oleh kekuatan hitam ini.

“Bagaimana caranya memasukkan uang haram itu? Lewat bank? Lewat saham? Atau lewat Surat Utang Negara? Kalau sampai lewat Surat Utang Negara, itu artinya negara akan digenggam oleh kekuatan hitam ini,” terang Daeng, mengungkapkan kekhawatirannya.

Lebih jauh Daeng menjelaskan bahwa akar masalah sulitnya negara menarik uang pajak adalah karena negara yang tadinya menggantungkan salah satu pendapatan negara menganut devisa bebas dan sistem lalu-lintas devisa bebas sehingga uang lari ke luar negeri.

“Di Nusa Tenggara Barat, 90% dinikmati Newmont. Di Papua 95% uang yang semestinya bisa masuk ke kas negara diambil Freeport. Asing tak hanya keruk komoditi, tapi juga pajak dan tenaga kita,” keluh Daeng.

“Bayangkan kalau itu tidak keluar ke luar negeri tapi uang pajaknya masuk ke kita, sudah sangat kaya Indonesia ini.”

Daeng menyarankan, isu tax amnesty yang sekarang sedang ramai dibicarakan mau tak mau akan melebar ke arah ini. Dan di situlah sebenarnya masalah utamanya. Tinggal bagaimana pemerintah fokus pada masalah utama bangsa ini. (Muhammad/Yudhi)