Kegiatan ABI

DPP ABI dan Asosiasi FKUB Indonesia Sepakat Perkuat Sinergitas Kerukunan Umat Beragama

Semarang, 3 Mei 2025 — Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia (DPP ABI) menggelar pertemuan silaturahmi dan audiensi bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia, KH. Taslim Syahlan, pada Sabtu (3/5), di Vihara Tanah Putih, Semarang. Pertemuan yang berlangsung pukul 13.30–16.00 WIB ini bertujuan memperkuat sinergi lintas agama dan iman, memperluas jaringan kerja sama, dan mendorong keterlibatan struktural komunitas Ahlulbait dalam Asosiasi FKUB di tingkat nasional.

Pertemuan strategis ini membahas inklusivitas dan peran aktif Ahlulbait Indonesia (ABI) dalam konteks kerukunan beragama lebih luas dan mendalam.

Membuka Jalur Komunikasi dan Keterlibatan

Pertemuan ini dihadiri jajaran perwakilan ABI, termasuk Ahmad Mujahid (DPW ABI Jawa Tengah), Evy Bilfaqih (Muslimah ABI Jateng), Andi Husain (Pandu ABI Jateng), Nur Alim (DPD ABI Jepara), dan Muhammad Ali (ABI Responsif Jateng). Pertemuan ini merupakan langkah strategis ABI dalam memperkuat peran serta organisasi Ahlulbait Indonesia (ABI) dalam menjaga kohesi sosial dan kebangsaan, terutama dalam konteks kerukunan antarumat beragama.

Muhlisin Turkan, Ketua Humas, Media, dan Penerangan DPP ABI, membuka pertemuan dengan menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum ABI, Ustadz Zahir Yahya, serta memperkenalkan seluruh delegasi kepada Sekjen FKUB. Dalam pernyataannya, Muhlisin menegaskan pentingnya membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi Ahlulbait Indonesia di semua tingkatan, termasuk di tingkat nasional.

“ABI selama ini menjadi bagian integral kerukunan dan harmoni, termasuk melalui FKUB di wilayah dan daerah. Namun kami berharap keterlibatan itu bisa juga diakomodir secara struktural di tingkat pusat,” ujarnya.

Tantangan Struktural dan Komitmen Perbaikan

Menanggapi hal tersebut, KH. Taslim Syahlan mengapresiasi kehadiran ABI dan menyambut baik aspirasi yang disampaikan. Taslim mengakui masih terdapat resistensi dari sejumlah pemerintah daerah dalam mengakomodir kelompok-kelompok tertentu seperti Syiah ini ke dalam struktur formal FKUB.

“Kami terus mendorong agar representasi di FKUB tidak hanya didominasi oleh ormas-ormas besar. Di akhir masa kepemimpinan saya di Jawa Tengah, kami telah merekomendasikan masuknya Syiah, Ahmadiyah, dan LDII. Namun Kanwil dan Pemprov masih belum mengambil langkah tersebut,” jelas Taslim.

Sekjen FKUB Indonesia itu berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi ABI kepada Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet.

Berbagai Usulan Kolaboratif

Berbagai usulan dan inisiatif juga disampaikan oleh peserta pertemuan. Ahmad Mujahid dari DPW ABI Jawa Tengah menegaskan kesiapan ABI Jateng untuk terlibat aktif dalam program-program FKUB wilayah. Sementara Andi Husain menyatakan kesiapan Pandu ABI untuk berkontribusi dalam kegiatan kepemudaan.

Evi Bilfaqih, Wakil Ketua Pimwil menyampaikan harapan agar Muslimah ABI diberi ruang kolaborasi lintas iman, termasuk dengan komunitas biarawati, terutama di Pekalongan.

Salmah dari Divisi Pendidikan Muslimah ABI Jateng menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dalam pengelolaan pendidikan anak-anak, khususnya madrasah diniyah.

Khusnul Khotimah, salah satu tenaga pendidik ABI, menambahkan bahwa nilai-nilai kebhinekaan telah diajarkan sejak dini di lembaga pendidikan ABI. Sementara Ari Purwanti ketua Pimcab Muslimah Semarang berharap diberi ruang luas dan kesempatan untuk lebih terlibat dalam kegiatan FKUB.

Sementara itu, Muhammad Ali dari ABI Responsif Jateng menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam program kemanusiaan lintas agama, khususnya di bawah koordinasi FKUB.

Kesepakatan dan Agenda Bersama

Pertemuan ditutup dengan sejumlah komitmen bersama:

1. Mendorong perluasan dialog lintas agama dan iman di seluruh tingkat FKUB, baik nasional, provinsi, dan daerah;

2. Memperkuat peluang keterlibatan struktural ABI, termasuk Muslimah, Pandu dan ABI Responsif, dalam forum resmi kerukunan umat beragama;

3. Menginisiasi kolaborasi praktis di bidang pendidikan, kepemudaan, dan penanggulangan bencana berbasis lintas agama.

Mencermati Tantangan dan Peluang

Menurut data SETARA Institute tahun 2024, sebanyak 23 persen kebijakan pemerintah daerah dinilai belum inklusif terhadap partisipasi kelompok keagamaan minoritas dalam struktur lembaga kerukunan. Hal ini menjadi tantangan serius di tengah upaya membangun harmoni dan keadilan sosial antarkeyakinan di Indonesia.

Pertemuan di Semarang ini menjadi momentum penting untuk mendorong reformasi inklusif dalam tubuh FKUB yang telah berperan sebagai mediator konflik keagamaan di 34 provinsi Indonesia sejak dibentuk pada 2006. Dialog ini memperkuat komitmen kerukunan nasional berbasis kesetaraan, kolaborasi, dan keadaban antarumat beragama. []