Nasional

Kemen PPPA Soroti Empat Isu Krusial untuk Perkuat Perempuan dan Anak Lewat Program RBI

Ahlulbait Indonesia – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui program prioritas nasional Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang akan dijalankan sepanjang 2025–2029. Dalam rapat koordinasi nasional terbaru, Kemen PPPA menyoroti empat isu krusial sebagai fokus utama program ini.

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menyebutkan keempat isu tersebut sebagai kunci perubahan nyata: penguatan peran dan fungsi keluarga, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak, pengurangan ketimpangan gender, dan pembangunan yang inklusif serta setara.

“Ini bukan tugas mudah, tapi kita harus memperjuangkannya bersama. Jika perempuan kuat, keluarga kuat, maka desa dan komunitas pun akan kuat,” ujar Menteri Arifah, dikutip dari laman resmi Kemen PPPA, Senin (28/4).

Lebih lanjut, Menteri Arifah merinci keempat isu strategis tersebut:

Penguatan peran dan fungsi keluarga sebagai fondasi utama, karena keluarga yang kokoh menciptakan lingkungan pertama yang aman dan suportif bagi perempuan dan anak.

Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak, terutama untuk menekan angka kekerasan dan menjamin akses terhadap layanan dasar.

Pengurangan ketimpangan gender di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan politik, guna menciptakan kesetaraan dalam partisipasi dan kepemimpinan.

Pembangunan inklusif dan setara sebagai prinsip dasar dalam semua program, memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal.

Untuk merealisasikan RBI, Kemen PPPA menyiapkan tiga strategi utama: penguatan institusi keluarga, perlindungan anak, serta pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan. Program ini diharapkan mendukung pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya di bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia.

Sebagai langkah awal, tujuh wilayah di Indonesia telah ditetapkan sebagai lokasi pilot project RBI, mulai dari Kampung Jimpitan di Kota Tangerang hingga Kelurahan Marunda di Jakarta Utara.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menekankan pentingnya membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang berkelanjutan. Ia mendorong penguatan kerangka kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha.

“Program yang ada harus diperkuat sistemnya agar berkelanjutan dan tetap melibatkan masyarakat,” tegas Woro.

Rapat koordinasi ini diikuti secara luring oleh kepala dinas urusan perempuan dan anak dari tujuh provinsi, serta lebih dari 600 kepala dinas kabupaten/kota secara daring. []